Download Bahan Tayang Sosialisasi Empat Pilar PDF

TitleBahan Tayang Sosialisasi Empat Pilar
File Size6.7 MB
Total Pages86
Document Text Contents
Page 1

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

------------

BAHAN TAYANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN 2011

Page 2

BAHAN TAYANGAN MATERI SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN KETETAPAN MPR RI
Edisi Revisi

Cetakan Pertama : Maret 2005
Cetakan Kedua : Maret 2006
Cetakan Ketiga : Maret 2007
Cetakan Keempat : Mei 2008
Cetakan Kelima : Oktober 2008
Cetakan Keenam : Mei 2009
Cetakan Ketujuh : Oktober 2009
Cetakan Kedelapan : Januari 2010
Cetakan Kesembilan : Juni 2010
Cetakan Kesepuluh : Februari 2011
xiv + 77 halaman

Sekretariat Jenderal MPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta - 10270

Page 43

HAK
ASASI

MANUSIA

BAB XA. HAK ASASI MANUSIA

membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan, hak anak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **

mengembangkan diri, mendapat
pendidikan, memperoleh manfaat

dari IPTEK, seni dan budaya,
memajukan diri secara kolektif

(Pasal 28C) **

kebebasan memeluk agama,
meyakini kepercayaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat

(Pasal 28E) **

berkomunikasi,
memperoleh, mencari,
memiliki, menyimpan,

mengolah dan menyampaikan
informasi,

(Pasal 28F) **

pengakuan yang sama di
hadapan hukum, hak untuk

bekerja dan kesempatan yg sama
dalam pemerintahan, berhak atas

status kewarganegaraan
(Pasal 28D) **

hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan kesehatan,

mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan
manfaat guna mencapai persamaan

dan keadilan
(Pasal 28H) **

perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan
HAM adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah

(Pasal 28I) **

berkewajiban menghargai hak
orang dan pihak lain serta tunduk

kepada pembatasan yang
ditetapkan UU

(Pasal 28J) **

untuk hidup serta
mempertahankan hidup

dan kehidupan
(Pasal 28A) **

perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat,
harta benda, dan rasa aman serta

untuk bebas dari penyiksaan
(Pasal 28G) **

37

Page 44

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu

[Pasal 29 (2)]

BAB XI. AGAMA

A G A M A

38

Page 85

a. MPR menyelenggarakan sidang untuk mengambil putusan tentang usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK
paling lambat 30 hari setelah MPR menerima usul tersebut;

b. Pimpinan MPR mengundang Anggota MPR untuk mengadakan Rapat Paripurna;

c. Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan
yang berkaitan dengan usul pemberhentiannya kepada Rapat Paripurna MPR;

d. Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul
Pemberhentiannya tersebut;

e. apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka MPR
tetap mengambil putusan.

TATA CARA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
(PASAL 102 -103)

KEPUTUSAN MPR RI NOMOR 1/MPR/2010
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI

Similer Documents