Download Filsafat Pemerintahan PDF

TitleFilsafat Pemerintahan
File Size78.2 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 1

Filsafat Pemerintahan
(Sebuah Gambaran Umum)

Oleh: Erwin Musdah

Pendahuluan

Sudah menjadi suatu hal yang lazim dalam pembahasan sebuah konsep dimulai
dari pemaknaan secara partikuler dari masing-masing kata penyusunnya. Dalam
bahasan ini, filsafat pemerintahan akan dibahas dari makna filsafat kemudian
makna pemerintahan untuk akhirnya disatukan menjadi bahasan filsafat
pemerintahan. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menguraikan secara detail tentang
filsafat pemerintahan melainkan hanya memberikan gambaran umum tentang
filsafat pemerintahan.

Makna Filsafat
Banyak cara mencari makna. Ada yang mencari makna dengan menelusuri asal

katanya (semantik), ada yang menelusuri cakupan bahasan, sifat, manfaat dan ada
pula yang mencari makna melalui pengalaman. Muhammad Hatta dalam memaknai
filsafat memilih cara yang terakhir disebutkan. Bagi Muhammad Hatta, pengertian
filsafat sebaiknya tidak dibahas terlebih dahulu melainkan akan ditemukan sendiri
seiring dengan perkembangan pembelajaran filsafat seseorang. Jika kita bersandar
pada pandangan Hatta maka pengertian filsafat akan tergantung dari daya tangkap
masing-masing pembelajar. Pengertian filsafat dengan demikian akan dipelajari
dengan cara berfilsafat. Namun juga tidak ada salahnya jika pemaknaan filsafat
dipelajari melalui hasil berfilsafat orang-orang yang lebih dulu berfilsafat. Bukankah
seorang pujangga terlebih dahulu berkenalan dengan syair-syair pujangga terdahulu
sebelum membuat syairnya sendiri?

Ada banyak pemaknaan tentang filsafat. Secara semantik, filsafat berasal dari
kata bahasa Yunani yaitu Philo yang berarti cinta dan Sophia yang berarti
kebijaksanaan. Rangkaian keduanya membentuk kata philosphia yang berarti cinta
kepada kebijaksanaan. Pemaknaan secara semantik inilah yang paling umum
didapatkan dalam pengenalan terhadap filsafat. Selanjutnya, pemaknaan filsafat
akan merujuk pada pendapat para filsuf dan dikelompokkan berdasarkan cara
pemaknaannya. Beberapa filsuf yang memaknai filsafat dari cakupan
pembahasannya misalnya: Plato, Aristoteles, Descartes, dll. Plato berpendapat
bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles
mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di
dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik
dan estetika. Descartes menganggap filsafat merupakan kumpulan segala
pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya.

Kategori pemaknaan yang lain atas filsafat dilakukan melalui sifatnya. Salah
seorang diantaranya yaitu Prof. Dr. Fuad Hassan, guru besar Psikologi UI,
menyimpulkan bahwa filsafat adalah suatu ikhtisar untuk berpikir radikal. Berfikir
radikal yang dimaksud yaitu berfikir mulai dari akar permasalahan hingga mencapai

Page 2

kesimpulan universal. Selain Fuad Hasan, filsuf lain yang memaknai filsafat melalui
sifatnya yaitu Jujun S. Sumantri. Makna filsafat dijelaskan analogi seseorang yang
berpijak di bumi sedang menengadah ke bintang-bintang. Penglihatannya tentang
bintang-bintang membuatnya berpikir posisinya diantara alam semesta. Inilah sifat
pertama filsafat yaitu berpikir menyeluruh (universal). Selain menengadah ke
bintang-bintang, sang filsuf juga menggali tempat berpijaknya secara fundamental
untuk menemukan sesuatu yang paling dalam. Sifat filsafat yang kedua yaitu
mendasar. Disadari bahwa pandangan seseorang terbatas baik untuk menjangkau
seluruh semesta dan menggali hingga yang paling dalam. Kemungkinan ada
semesta lain dan dasar yang lebih dalam di luar jangkauan filsuf. Kemungkinan ini
bisa dibilang merupakan spekulasi yang juga menjadi sifat ketiga dari filsafat.
Dengan demikian, filsafat menurut Suriasumantri memiliki tiga sifat yaitu:
menyeluruh, mendasar dan spekulatif.

Makna Pemerintahan
Secara etimologis, makna pemerintahan dapat ditelusuri mulai dari kata

dasarnya yaitu perintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perintah
adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Dalam perintah
terdapat berbagai unsur yaitu: yang memerintah, yang diperintah, isi perintah,
wewenang dan kepatuhan. Kata perintah kemudian ditambah sisipan me sehingga
menjadi pemerintah yang berarti orang/badan yang melakukan kekuasaan
memerintah. Jika di tambah dengan akhiran an maka akan terbentuk kata
pemerintahan yang bermakna pembuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang
memerintah tersebut.

Uraian pemaknaan pemerintahan seperti diungkapkan di atas tampaknya lebih
menekankan pada hubungan kekuasaan dimana pemerintah sebagai penguasa
yang memberi perintah dan masyarakat sebagai yang dikuasai dan yang tunduk di
bawah pemerintah. Pemaknaan seperti ini juga ditemukan dalam pemikiran
beberapa ahli dalam memaknai pemerintahan. Robert Mac Iver misalnya,
mengartikan pemerintah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang
mempunyai kekuasaan. Serupa dengan itu, W.S Sayre mengemukakan bahwa
pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang
memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Makna pemerintahan tentunya bukan hanya menjalankan kekuasaan saja.
Selain mendefinisikan pemerintahan sebagai aktivitas memerintah, KBBI juga

mendefinisikan pemerintah sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Definisi ini dapat dikategorikan
sebagai definisi berdasarkan fungsi dari pemerintahan yaitu untuk kepentingan kesejahteraan negara dan
kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa pemaknaan pemerintahan yang juga dititikberatkan pada
fungsi dari pemerintahan. Salah satu diantaranya adalah pandangan Ryaas Rasyid yang mengatakan
bahwa pemerintahan pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan, dengan
demikian juga berfungsi melayani masyarakat.

Page 3

Dua ulasan singkat di atas menunjukkan bahwa makna pemerintahan tidak
pernah statis, melainkan terus berkembang. Guna memperluas cakrawala kita
tentang makna pemerintahan, penting untuk mengkaji makna pemerintahan
berdasarkan perspektif filsafat pengetahuan. Dalam hal ini filsafat ilmu
pemerintahan dapat menjadi titik permulaan untuk mengeksplorasi lebih jauh
makna dari pemerintahan.

Filsafat Ilmu Pemerintahan
Filsafat ilmu menurut Jujun Suriasumantri terdiri dari tiga hal pokok yaitu

ontologi, epistemologi dan axiology. Ontologi membahas masalah hakekat dari apa
yang dikaji oleh bidang ilmu tersebut dalam hal ini berbicara masalah objek materia
dan objek forma ilmu pengetahuan. Epistemologi membahas mengenai cara
mendapatkan pengetahuan yang benar dalam hal ini tentang metode keilmuan dan
metode penelitian. Aksiologi membahas mengenai kegunaan ilmu yang dalam hal
ini mencakup penerapan ilmu. Pada bagian ini, pembahasan tidak akan dilakukan
secara detail mengenai ontologi, epsitemoogi dan axiology ilmu pemerintahan. Hal
ini disebabkan karena tujuan pembahasan filsafat ilmu pemerintahan dalam tulisan
ini hanya untuk mencari makna pemerintahan melalui pendekatan ilmu yang
mengkaji tentang pemerintahan.

Telah ada beberapa kali pertemuan ilmiah yang dimaksudkan untuk mengkaji
ilmu pemerintahan. Pada tahun Pertemuan Ilmiah Pengkajian Ilmu Pemerintahan
Tahun 1985, salah satu hal yang menjadi pokok bahasan adalah objek materia
maupun objek forma dari ilmu pemerintahan. Disepahami bahwa objek materia ilmu
pemerintahan adalah negara, sedangkan objek formanya adalah hubungan
pemerintahan. Negara sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan tidak dikaji oleh
ilmu pemerintahan melaikan juga ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu
negara, hubungan internasional, dan hukum tata negara. Hal ini menjadi salah satu
penyebab ilmu pemerintahan menjadi sulit untuk menemukan posisi kajian yang
berbeda dengan ilmu lain. Ilmu pemerintahan menjadi terjebak diantara ilmu-ilmu
lainnya khususnya ilmu politik dan administrasi negara.

Adapun objek forma dari ilmu pemerintahan yaitu hubungan pemerintahan.
Kajian hubungan pemerintahan dapat diuraikan ke dalam tiga bagian penting yaitu
kajian tentang pemerintah sebagai yang memerintah, masyarakat yang diperintah
serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Hubungan
pemerintahan dalam kaitannya dengan pihak yang memerintah mencakup masalah
hubungan antar lembaga pemerintahan misalnya: organisasi, koordinasi, komando,
kepemimpinan, sinkronisasi dll. Hubungan pemerintahan dalam kaitannya dengan
pihak yang diperintah mencakup hubungan antar warga negara dengan demikian
membahas misalnya masalah tatanan masyarakat ideal, community governance,
masyarakat madani, dll. Hubungan pemerintahan dalam konteks hubungan antara
yang memerintah dan yang diperintah mencakup masalah kepemimpinan,
pemberdayaan, pengaturan, kebijakan, pelayanan dll.

Page 4

Dibalik objek forma dan objek materia dari ilmu pemerintahan, terkandung
sebuah asumsi dasar yang menjadi pijakan keilmuannya. Taliziduhu Ndraha
menjelaskannya melalui skema berikut:

Tuhan  MAHLUK  BERALAM: PENDUDUK  BERMASYARAKAT: MASYARAKAT 
BERBANGSA: BANGSA  BERNEGARA: WARGA NEGARA  BERPEMERINTAH:
KONSUMER

Melalui asumsi tersebut, Ndraha menambah luas cakupan ilmu pemerintahan
hingga mencakup hal-hal seperti hubungan tuhan dengan mahluknya. Dengan
demikian, kajian tentang pola hubungan negara dengan agama dapat dijangkau
dalam kajian ilmu pemerintahan. Demikian pula hubungan manusia dengan mahluk
ciptaan lainnya membuka keran masalah ekologi dapat dikaji oleh ilmu
pemerintahan.

Filsafat Pemerintahan
Terdapat banyak pemaknaan filsafat yang telah diuraikan pada bagian

sebelumnya. Penting untuk menentukan makna filsafat yang bagaimana yang akan
dirangkaikan dengan makna pemerintahan. Beberapa pendapat mengenai makna
filsafat yang diungkapkan oleh para filsuf dapat dikombinasikan hingga menjadi
pemaknaan tersendiri. Untuk itu, makna filsafat pemerintahan yang akan digunakan
disini yaitu semua pengetahuan yang sifatnya mendasar tentang pemerintahan.

Pemerintahan itu sendiri, sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya
mencakup banyak hal seperti kekuasaan, pelayanan, pemberdayaan, pengaturan
dll. Mengingat posisi ilmu pemerintahan yang belum jelas secara keilmuan sehingga
pembahasan tentang masalah pemerintahan lebih dahulu diklaim oleh ilmu politik
dan administrasi negara. Hal tersebut menyebabkan filsafat pemerintahan tidak
akan terlepas dari filsafat politik dan filsafat administrasi negara.

Diantara keduanya, filsafat politiklah yang lebih dahulu berkembang. Mifta
Thoha menjelaskan bahwa paradigma pertama administrasi negara yaitu paradigma
dikotomi Politik Administrasi. Paradigma ini berkembang tahun 1900-1926 dimana
sekelompok ilmuan politik yang tergabung dalam American Polical Science
Association mulai memikirkan tentang bagaimana melatih profesional untuk
mengisi jabatan atau bidang tertentu di pemerintahan. Disini terlihat jelas bahwa
ilmu administrasi baru dikembangkan oleh ilmuan politik di tahun 1900an.
Sementara itu, filsafat politik telah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Oleh
karenanya, kerangka pembahasan filsafat pemerintahan akan mengikuti kerangka
pembahasan filsafat politik.

Menurut Quinton dan Arnhart (dalam Ndraha), cara terbaik untuk
mendefinisikan filsafat politik ialah menyimak isi karya utama pada filsuf seperti
Plato sampai sekarang khususnya pemikiran mendasar mengenai kelembagaan
kekuasaan sebagai titik tolak political science dan nilai yang menjadi konstruksi
berbagai ideologi. Quinton dan Arnhart mengusulkan pendekatan historis dalam
mengkaji filsafat politik dimana pertanyaan kunci untuk menyaring pemikiran

Similer Documents