Download Permenhan Nomor 9 Tahun 2017 Seragam Kemhan - Edit Kumham PDF

TitlePermenhan Nomor 9 Tahun 2017 Seragam Kemhan - Edit Kumham
File Size456.9 KB
Total Pages72
Document Text Contents
Page 1

KEMENTERIAN PERTAHANANKEMENTERIAN PERTAHANAN

REPUBLIK REPUBLIK INDONINDONESIAESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017NOMOR 9 TAHUN 2017

 TENTANG TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANANPAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Menimbang : a. a. bahwa bahwa untuk untuk pembinaan pembinaan disiplin, disiplin, keseragaman,keseragaman,

ketertiban penggunaan pakaian seragam,danuntukketertiban penggunaan pakaian seragam,danuntuk

membangun identitas pegawai, diperlukanpengaturanmembangun identitas pegawai, diperlukanpengaturan

mengenai pakaian seragam Kementerian Pertahanan;mengenai pakaian seragam Kementerian Pertahanan;

b.b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1Tahunbahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1Tahun

2016 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian2016 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian

Pertahanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhanPertahanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan

organisasi sehingga perlu diganti;organisasi sehingga perlu diganti;

c.c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanabahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkandimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian SeragamPeraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian Seragam

Kementerian Pertahanan;Kementerian Pertahanan;

Mengingat Mengingat : : 1. 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 39 Tahun 2008 tentang2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara RepublikKementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentangKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang

 Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah

Page 37

-18-

d. upacara tabur bunga di laut;

e. apel kehormatan dan renungan suci;

f. upacara penyambutan pejabat setingkat menteri dan

panglima angkatan perang negara asing yang

dilaksanakan di Indonesia;

g. upacara penganugerahan Tanda Kehormatan

Republik Indonesia;

h. upacara pelepasan Purnawira di Angkatan;

i. upacara pemakaman dan persemayaman secara

militer; dan

 j. upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun negara asing,

Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari

Pahlawan, dan Hari Ulang Tahun TNI.

(5) Ketentuan mengenai Jenis Pakaian SeragamTNI PDU I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Upacara II.

Pasal 20

(1) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d

berupa:

a. kemeja lengan panjang warna putih;

b.  jas khusus warna putih;

c. celana panjang warna hitam untuk pria;

d. rok warna hitam untuk Wanita TNI; dan

e. rok panjang warna sesuai dengan matra untuk

Wanita TNI berjilbab.

(2) KelengkapanPDUII terdiri atas:

a. sepatu dinaswarna hitam;

b. kaos kaki warna hitam untuk pria;

c. dasi kupu-kupu;

d. tas PDU warna hitamuntuk Perwira Wanita TNI

Page 71

-35-

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 9 Agustus 2017

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1156

MENTERI PERTAHANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Paraf:

1. Dirjen Strahan :

2. Dirjen Renhan :

3. Dirjen Kuathan :

4. Dirjen Pothan :

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha

Setjen Kemhan

Ida Bagus Purwalaksana

Paraf :

1. Kabag Minu :

2. Kabag Tala :

Similer Documents